Jurnal Hukum Unsulbar

Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Tingkat Kelurahan

Fransiskus Samderubun — Tue, 27 Feb 2024 01:35:11 +0800

Abstrak

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan maro sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan otonomi daerah selalu dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang tercermin lewat kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat.

Pokok masalah Yang sering terjadi yaitu terdapat keluhan dari masyarakat dan juga dari pegawai yang bekerja di kelurahan maro terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pegawai di kelurahan Maro yang sering tidak professional dengan pegawai yang datang terlambat, pelayanan yang lama, adanya praktik nepotisme dan berbagai keluhan lainnya.

Keluhan dari aparatur yaitu belum ada pengadaan Aparatur Sipil Negara sehingga Sebagian besar pegawai masih berstatus Honor, kurangnya kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman, belum ada kenaikan pangkat, susah untuk rotasi ke dinas yang lainnya, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN.

jenis penelitian menggunakan kajian yuridis empiris. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini bertempat di Kelurahan Maro Merauke. Pelaksanaan Manajemen pegawai negeri sipil di kelurahan Maro belum dilaksanakan dengan baik terlihat pada indikator Manajemen ASN yang meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengembangan karir, Pola karir dan penilaian kinerja yang belum maksimal. Dampak yang terjadi merugikan dua pihak yaitu pegawai yang bekerja di Kantor Kelurahan Maro dan juga masyarakat sebagai pihak yang menerima hasil kinerja dari pegawai di kelurahan Maro.

Kata kunci: Manajemen, Pegawai Negeri Sipil

Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene)

Aswari Ida, Andi Tamaruddin, Ika Novitasari — Tue, 27 Feb 2024 01:42:44 +0800

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dikabulkannaya Permohonan

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan

Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene. Pada dasarnya Majelis Hakim meliat keadaan Para

pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di dalam persidangan sehngga majelis hakim

menggabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene berdasarkan faktor-faktor

hamil di luar nikah faktor beresiko melanggar norma agama, faktor keterbatasan pendidikan, faktor ekonomi serta

faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi

Nikah mengacu pada dua sumber, pertama sumber hukum yang merumuskan peraturan perundang-undangan antara

Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua berdasarkan

pembuktian dengan melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan agar tercapainya suatu kemaslahatan dan

mengurangi kemudhataraan serta melihat kesanggupan ekonomi calon memepelai untuk membina rumah tangga

nantinya.

ASPEK HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LAHAN DI DESA KINATANG KABUPATEN MAMAJU

Herselin Selin, Sulaeman Sulaeman, Eka Dewi Kartika — Tue, 27 Feb 2024 01:47:07 +0800

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, kedua sumber data tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif ke induktif.

Adapun hasil penelitian ini, aspek hukum wanprestasi terhadap perjanjian kemitraan pengelolaan lahan di Desa Kinatang Kabupaten Mamuju ialah kelalaian. Kelalaian itu muncul pada dua hal yakni wanprestasi terhadap pengelolaan lahan dan wanprestasi terhadap bagi hasil. Pada pengelolaan lahan, PT Mal tidak pernah mengelola lahan yang telah dikosongkan untuk ditanami sawit sebagaimana kewajibannya yang termuat dalam MoU yang disepakati bersama. Sedangkanw wanprestasi terhadap bagi hasil ialah ketika masyarakat Desa Kinatang tidak pernah memperoleh bagian hasil yang ditetapkan. Karena sama sekali tidak memenuhi perestasi PT Mal akhirnya tidak tepat waktu dalam memberikan hasil perjanjian lahan kepada masyarakat Desa Kinatang yang merupakan haknya. Bentuk perlindungan hukum tersebut hanya bisa diberikan oleh negara lewatm mekanisme peradilan, maka masyarakat Desa Kinatang Kabupaten Mamuju cq Koperasi Buana harus mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengdilan Negeri kelas 1 Mamuju, dengan demikian negara memiliki landasan yuridis dalam memenuhi perlindungan hukum kepada masyarakat Desa kinatang.

Tinjauan perlindungan saksi anak dalam sistem peradilan pidana anak di kabupaten majene

abdwahid wahid, Putera Astomo, Akhdiari Harpa, Fadli Yasser Arafat Djuanda — Tue, 27 Feb 2024 01:53:21 +0800

Abd. Wahid I0118342 “Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene”. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.
Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu: Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris. Yaitu Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak. Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penerapannya oleh pihak yang berwenang di kabupaten majene masih ada kekurangan-kekurangan/kendala-kendala yang kemudian di alami.

FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT

ramadhan madan, Andi Tamaruddin, Salma Laitupa, Asrullah Asrullah — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0800

Ramadhan I0119340, FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI

TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT. Skripsi,

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Drs. H. A. Tamaruddin,S.Ag.,M.H. dan Dr.

Salma Laitupa ,S.H.,M.H.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti

bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian

fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas fisik di

lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang

dan hutan laut. Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar

bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis

namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak

lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi

sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif –

empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer,

sekunder, tersier. Teknik pengumpulann data dari penelitian ini adalah observasi,

studi pustaka, dan wawanara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah

dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis

secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dengan melaksanakan

patroli laut dan penindakan. Penindakan dalam hal ini pemeriksaan dokumen

administrasi, pemberian teguran dan penyitaan. Pemanfaatan ruang laut

memberikan dampak pada kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir.