PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan eksistensi hak-hak terdakwa.Hak-hak terdakwa patut dijunjung tinggi sebagai amanah konstitusi dan UU (KUHAP). Namun peradilan in absentia dianggap berpotensi untuk merampas hak-hak terdakwa. Peradilan In Absentia tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara In Absentia seperti lazimnya perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan. penyidikan In Absentia tidak terdapat berita acara pemeriksaan tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun berita acara pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan namun peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dihadapi.