Jurnal Arajang https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang <p>Jurnal Arajang adalah jurnal Ilmu-ilmu Sosial yang memuat seluruh aspek perkembangan dan kemajuan Ilmu sosial. Jurnal Arajang diperuntakkan bagai Guru Besar, Kalangan Profesional, Dosen, dan Mahasiswa yang memiliki hasil penelitian atau kajian Ilmiah untuk dipublikasikan. Jurnal Arajang diterbitkanl oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.&nbsp;&nbsp;</p> en-US arajang@unsulbar.ac.id (Muhammad, S.Ip, M.Si) press@unsulbar.ac.id (Irfan, S.Pd.,M.Pd) Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0800 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI BARAT https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/582 <p><em>Sulawesi Barat merupakan sebuah daerah pemekaran pasca-reformasi dari Sulawesi Selatan. Tujuan pemekaran adalah akselerasi pembangunan. Namun dalam perkembangan sebuah daerah pemekaran, ketimpangan antar-kabupaten dalam provinsi merupakan sangat sering ditemukan. Perbedaan kondisi geografis, alokasi dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, dinamika politik dan kebijakan daerah, serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Penelitian ini&nbsp; menggukan metode campuran dalam membangun analisis ketimpangan kabupaten di Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan kabupaten di Sulawesi Barat masuk dalam kategori sedang, yaitu berada pada kisaran di atas 0,35 namun di bawah 0,5. Perbedaan jumlah penduduk, infrastruktur, kondisi geografis, dan sumberdaya alam, serta sumberdaya manusia menjadikan pembangunan antar-kabupaten berbeda satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemusatan ekonomi berdasar pada potensi daerah dapat dilakukan</em></p> Ahmad Amruddin Copyright (c) https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/582 Wed, 15 Jan 2020 05:37:14 +0800 KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF SULAWESI BARAT TAHUN 2014 https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/583 <p>Keterwakilan Perempuan di Sulawesi Barat masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses keterpilihan calon legislatif perempuan dan upaya calon legislatif perempuan dalam membina hubungan dengan konstituen pada pemilu legislatif di Sulawesi barat tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan calon legislatif perempuan di Sulawesi Barat pada pemilu 2014 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan peran partai politik masih kurang dalam proses kaderisasi dan memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Hambatan budaya juga menghalangi calon legislatif perempuan untuk memperoleh suara. Konsep budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat memandang perempuan sebagai makhluk lemah, lembut, dan menempatkan perempuan sebagai orang yang dipimpin. Upaya calon legislatif perempuan untuk memenangkan pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi, mengusung isu perempuan, membangun hubungan dengan masyarakat</p> Andi Nur Fiqhi Utami Copyright (c) https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/583 Wed, 15 Jan 2020 06:08:03 +0800 PILKADA SERENTAK DAN POTENSI KONFLIK DI SULAWESI-SELATAN https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/584 <p>Salah satu tujuan dari Negara adalah menciptkan kestabilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mencapai tujuan dari walfare state. Dalam konteks pemilu salah satu goals dari pemilukada adalah memimilih pemimpin yang berkualitas, namun demikian tujuan dari pemilukada yang damai adil justru memiliki kendala tersendiri terlebih potensi konflik yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilukada di Indonesia.</p> <p>Di Sulawesi-Selatan potensi konflik pemilukada seringkali terjadi pada masyarakat, yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari pemilukada yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan dari Undang-Undang Pemilu</p> Ahmad Amruddin Copyright (c) https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/584 Wed, 15 Jan 2020 06:10:27 +0800 IDENTITAS DEMOKRASI DI TANAH MANDAR: PENELUSURAN ATAS SISTEM PEMERINTAHAN DAN SOSIAL DI KERAJAAN BALANIPA https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/585 <p>Di Indonesia khususnya pasca reformasi, konsep-konsep demokratisasi selera lokal juga bermunculan satu-persatu, terlebih memang bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat heterogenitas budaya yang sangat tinggi, terkhusus banyaknya kerajaan-kerajaan masa lampau yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadikan sangat banyak ditemukan nilai-nilai demokratisasi yang justru menjadi salah satu fenomena yang unik.</p> Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aco Nata Nata, Andi Nur Fiqhi Copyright (c) https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/585 Wed, 15 Jan 2020 06:11:54 +0800 EVALUASI UNDANG-UNDANG PEMILU https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/586 <p>Sejarah mencatat, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun 2019. Sebagai yang pertama, wajar jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut banyak terdapat kekurangan baik dalam proses maupun aturannya yang mengatur. Pentingnya melakukan evaluasi adalah agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas periodik untuk melakukan sirkulasi kekuasaan. Sehingga tujuan substantif Pemilu sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Makalah ini fokus pada evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang pertama. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara observasi dan studi pustaka dengan merumuskan solusi sederhana terkait rumusan evaluasi terhadap undang-undang Pemilu. Dalam makalah ini dirumuskan 4 poin krusial yang perlu menjadi prioritas utama dalam melakukan evaluasi undang-undang Pemilu. Keempat poin tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, aturan <em>parliamentary threshold</em> dan kewenangan lembaga pengawasan terutama dalam hal pemutusan pelanggaran politik uang dalam Pemilu</p> Muhammad Muhammad Copyright (c) https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/586 Wed, 15 Jan 2020 06:13:17 +0800