Jurnal Hukum Unsulbar

Juridical Analysis Related to Delay Notification of The Acquisition of PT. Lestari Gemilang Intisawit for PT Nabari Agro Subur

2024-12-18T18:43:01+08:00

Acquisition is a term for action taken by a company in acquiring assets in form of shares to increase market share. Legal issues that often arise related to company acquisition are related to delays in reporting to Commission for the Supervision for Bussiness Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (KPPU). This legal research is a descriptive analysis type using a normative juridical approach through the applicable laws and regulations. Data collection techniques in this study used literature studies with primary and secondary data sources that are still related to the problems. Based on this research, it can be concluded that acquisititions are prohibited if they suspected of causing monopolistic practice and unfair business competition. In decision Number 05/KPPU-M/2022 PT. Lestari Gemilang Intisawit, which found to have commited violation, got sanction in form of fines in accordance with statutory regulations.

PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM PENUMPANG ATAU BARANG DI KABUPATEN ENREKANG

2024-12-18T18:43:01+08:00

The research aims to find out the legal position regarding users of private vehicles used as public transportation or goods transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The type of research in this writing uses normative - empirical legal research. According to Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative - empirical legal research applied law research) is research that uses normative - empirical legal case studies in the form of legal behavioral products.

The results of this research conclude that the position of private transportation as public transportation is a violation of misuse of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. This violation can be subject to criminal administrative sanctions. However, many people in Enrekang Regency still use private vehicles as public transportation. This is due to the lack of knowledge about the differences between public transportation and private transportation. However, the law enforcement carried out by the police regarding private cars being used as public transportation is not enforced because there are still many people who do it and are not punished.

PERAN NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DALAM MENDORONG PENANGANAN ISU LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

2024-12-18T18:43:01+08:00

This research examines the role of Non-Government Organizations (NGOs), especially GreenpeaceID, in advocating environmental issues in Indonesia. The research uses qualitative methods with secondary data analysis sourced from official Greenpeace reports, scientific articles and mass media news. Greenpeace plays a strategic role through three main approaches: legal advocacy, advocacy regarding business permits, and public campaigns via social media. Through these activities, Greenpeace not only monitors environmental violations, but also encourages policy reform and increases public awareness of the importance of environmental sustainability. This research provides in-depth insight into the contribution of NGOs in dealing with environmental problems in Indonesia.

Keywords : NGOs, GreenpeaceID, Environmental Issues, and Social Movements

A ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIKYANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DIJALAN RAYA

2025-01-11T21:52:55+08:00

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaanya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.

Tinjauan TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN.

2024-12-18T18:43:01+08:00

ABSTRAK

Anjeli 10120005 “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)YANG TERJADI DI

WILAYAH MAJENE DAN POLMAN”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu

Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Ika Novitasari

S.H., M.H. dan S.Muchtadin Al Attas S.H.,M.H., S.H.,M.H. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui modus operandi pelaku dalam

melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan

Polman dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM)

di wilayah Majene dan Polman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan

hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data

dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk

mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut

diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak

pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman memiliki

kesamaan dalam hal akses pekerjaan untuk melakukan aksi kejahatan namun modus operandi

yang berbeda, termasuk pemanfaatan akses dan kepercayaan dari pihak perbankkan serta

manipulasi teknis terhadap mesin ATM. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi

tindakan represif dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta tindakan

preventif melalui peningkatan keamanan mesin ATM dan edukasi ke masyarakat.

Kata Kunci : Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi