Jurnal Hukum Unsulbar

DARI REPRESI KE KOLABORASI: PELUANG KEMITRAAN SIPIL DALAM HUBUNGAN NEGARA & OMS DI INDONESIA

2026-01-30T22:37:07+08:00

Negara merupakan entitas yang memiliki kuasa atas regulasi dan kebijakan, hingga mengontrol ruang sipil, di sisi lain organisasi masyarakat sipil berperan sebagai watchdog dalam mengawasi kebijakan publik agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang bagi hubungan negara dan OMS untuk bertransformasi menuju pola yang lebih kolaboratif dengan negara. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang kemitraan strategis dengan lembaga negara independen yang berperan penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diakses oleh masyarakat, salah satunya adalah Ombudsman. Kesamaan tujuan Ombudsman dan OMS untuk memperkuat akuntabilitas pelayanan publik dan melindungi hak-hak masyarakat merupakan peluang kolaborasi yang harus dikembangkan. Ombudsman memiliki kewenangan formal dan legitimasi negara, sedangkan OMS memiliki kedekatan dengan masyarakat, data lapangan, dan kapasitas advokasi. Kolaborasi keduanya diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan layanan publik atas hak dasar masyarakat terpenuhi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di birokrasi pemerintah.

KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ASAS LEX LOCI CELEBRATION

2026-01-30T22:37:07+08:00

Perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia menjadi isu penting dalam hukum perdata internasional karena menyangkut keabsahan dan pengakuan hukum di kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas lex loci celebrationis serta menilai implikasinya terhadap pengakuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, namun agar diakui di Indonesia harus dilakukan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Penerapan asas lex loci celebrationis memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda kewarganegaraan sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional untuk mencegah konflik yurisdiksi. Kesimpulannya, pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan prinsip hukum internasional dan perlindungan kepentingan hukum nasional dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pelaku perkawinan campuran.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2026-01-30T22:37:07+08:00

Perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif bagi pemegang e-money. Oleh karena itu terdapat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (E-Money) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang E-Money dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melindungi pemegang kartu e-money, UUPK menjamin sembilan hak dasar konsumen. Dalam konteks e-money, hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai layanan, hak untuk mengajukan keluhan, serta hak atas penggantian saldo yang hilang atau transaksi yang gagal. Keefektifan UUPK dalam memperkuat posisi konsumen di mana pelaku usaha (Penerbit) di wajibkan memberikan ganti rugi dalam risiko kerugian yang dialami pemegang e-money. Perlindungan hukum yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan elektronik yang aman dan adil.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

2026-01-30T22:37:07+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksebilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasanya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.

ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

2026-01-30T22:37:07+08:00

Defisit anggaran adalah pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Defisit anggaran merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencermikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene diantaranya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, tingginya beban belanja pegawai, perencanaan anggaran yang terlalu optimis, serta lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan APBD. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran diantaranya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, pengembangan sektor pariwisata, efisiensi belanja dengan mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.