Jurnal Hukum Unsulbar

RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Retno Wulan — 2025-06-24

This study aims to find out how the judge's ratio decidendi to the crime of sexual intercourse committed by the child case study decision number 7/pid.sus-anak/2022/pn mjn, using an empirical normative research method with prescriptive analysis techniques. The results of the study show that the judge's ratio decidendi only focuses on the actions of the child whom he interprets to meet the persuasive element as the public prosecutor's subsidiary indictment without carefully considering the causal elements, the series of facts of events that should be able to benefit/mitigate the punishment of the child, and does not consider the principle of ultimum remedium at allas stated in Article 2 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which in essence must be considered by a panel of judges.

Keywords: Intercourse, Ratio Decidendi, Principle of Ultimum Remedium

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (BNNK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Azriel Pualillin — 2025-06-29

This study examines the Role of the National Narcotics Agency of the City and Regency (BNNK) in the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Polewali Mandar Regency. This study aims to determine the role of BNNK and also the obstacles faced by BNNK in carrying out its duties related to the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Polewali Mandar Regency. The type of research used by researchers in researching is empirical (sociological) called a legal study in action (law in action) is called so, because the research concerns the reciprocal relationship between law and other social institutions, so it is a non-doctrinal social study, empirical in nature, meaning based on data that occurs in the field. The data obtained, both from field studies and literature studies are basically level data that are analyzed using normative analysis, namely the collected data is presented in the form of logical and systematic descriptions, then analyzed to obtain clarity in solving the problem, then conclusions are drawn deductively, namely from general things to specific things. The results of this study concluded that the Role of the Regency/City National Narcotics Agency (BNNK) in the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Polewali Mandar Based on the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 06 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of BNNP and BNNK/City. The Polewali Mandar Regency/City National Narcotics Agency (BNNK) carries out the duties, functions and authorities of the National Narcotics Agency (BNN) in the Polewali Mandar Regency/City area which are adjusted to the socio-cultural conditions of the Polewali Mandar community. Supporting factors for the role include the budget from the state budget (APBN), 31 personnel of the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK), availability of office buildings, 1 Tipalayo Pratama Clinic room, 1 detention room, 5 motorbikes and 1 operational car unit. The obstacles faced by the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK) in carrying out its duties related to the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN); Limited budget availability, operational vehicles of the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK) of Polewali Mandar are only 1 car and 5 motorbikes which limit operational activities, especially those requiring massive mobility, the number of human resources of the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK) is not yet ideal, infrastructure in the form of the National Narcotics Agency office of the Regency/City (BNNK) of Polewali Mandar is still on loan, and there is no Narcotics laboratory in Polewali Mandar.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY DI KABUPATEN MAJENE

Padlia Djalaluddin — 2025-06-24

Pelaku usaha laundry di Kabupaten Majene mencantumkan klausula eksonerasi pada nota laundry untuk melepaskan tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausul pembebasan biaya dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha laundry kepada konsumen atas ketentuan pencantuman klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene, bagaimana bentuk penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota di Kabupaten Majene. Terdapat 5 (lima) bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota laundry di dalamnya. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam isi nota laundry terdapat “Pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen” atau klausula eksonerasi. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha jasa di bidang laundry di Kabupaten Majene yaitu bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha akan tetapi pada pelaksanaannya pelaku usaha tidak mengikuti aturan UUPK yaitu ganti rugi dengan nominal yang setara sebagai pertanggung jawaban pihak pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu:(1)bagi pihak sebaiknya mengedepankan kualitas serta kuantitas dari jasa yang diperdagangkan, agar nantinya tidak ada pengalihan tanggungjawab yang mana dibebankan seluruhnya kepada konsumen.(2)pelaku usaha hendaknya bertanggung jawab akibat terjadinya kelalaian yang merugikan konsumen dengan memberikan ganti kerugian yang setara dengan nominal dari barang yang rusak atau hilang sesuai dengan ganti kerugian menurut UUPK yang berlaku.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Laundry

ASPEK HUKUM DISKRESI PENYELENGGARAAN VERIFIKASI FAKTUAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 001/TM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022)

Ilham Ilham — 2025-06-24

Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil

keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya

sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak

mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, yang

disebabkan karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada

yang mengatur tentang sesuatu hal tidak ada atau kurang jelas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana

pertanggungjawaban hukum atas diskresi yang dibuat oleh KPU Kabupaten

Mamuju dan Bagaimana pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

atas diskresi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut.

Ruang verifikasi faktual ulang keanggotaan partai politik di tutup begitu rapat

dalam PKPU (tidak terjadi kekosongan hukum) untuk menghindari transaksi elit

yang bernuansa suap. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh kpu kabupaten

mamuju telah melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verivikasi

faktual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah diberikan sanksi

teguran berdasarkan putusan bawaslu

nomor

001/TM.PL/ADM/BWSL.PROV/30.00/XI/2022

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Elisa Soraya — 2025-06-24

Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah
Terhadap Pemanfaatan Lahan Pt.Perkebunan Nusantara Oleh Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Endrejang” Suatu kajian Normatif empiris.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata
pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh
masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.dan mengetahui implementasi
pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang.
Hasil pene;itian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata
pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh
masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah dengan melakukan
musyawarah terhadap masyarakat dan pihak PT.Perkebunan Nusantara, adapun
pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi adalah pihak pemda memberikan surat
rekomendasi pembaharuan HGU kepada pihak PT.Perkebunan Nusantara dengan nomor
surat 424/2867/SETDA/2020, dan memberikan kompensasi dan Implementasi
pemanfaatan lahan.

Kata kunci: pemanfaatan,Lahan perkebunan,tanggungjawab