Jurnal Hukum Unsulbar

KEKERASAN SEKSUAL OLEH PNS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/2024/PN MJN)

Gita Puspasari Kena — 2025-07-31

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang menghina, menghina, dan melakukan perbuatan yanag bersifat negatif kepada tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya keterbukaan hak dan kekuasaan (gender) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kutukan dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuukkan bahwa UU TPKS telah memberikan ruang hukum yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan seksual, dengan tekanan pada unsur hubungan kuasa, persetujuan bebas, serta perlindungan hak asasi korban. Dalam konteks kasus yang diteliti, yaitu bputusan nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korban masih termasuk dalam hukuman yang sangat ringan mengingat pelaku dari t9indak pidana adlah ASN tersebut. Selain dari itu sebagaimana seharusnya ASN yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan sanksi etik namun pada kenyataannya dalam kasus ini te5rdakwa sampai sekarang tidak mendapatkannya.

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TANAH DENGAN SERTIFIKAT PEWARIS YANG BELUM DIBALIK NAMA

Ach. Khiarul Waro Wardani wardani — 2025-07-31

Abstract: The practice of buying and selling inherited land with certificates that have not been transferred to the name is still common in Indonesian society. In this situation, land that is still registered in the name of the heir is sold by the heir to another party without going through the formal process of transferring the name at the land office. This phenomenon is a serious problem in the legal system because it creates uncertainty of ownership and the potential for future disputes. This study aims to examine the validity of the practice of buying and selling inherited land that has not been transferred to the name from a civil law perspective, while analyzing solutions to resolve it. The research method used is a normative juridical with a qualitative descriptive approach to secondary data obtained from relevant laws and legal literature, such as the Civil Code, the Basic Agrarian Law, and Government Regulation No. 24 of 1997. The results of the study indicate that this type of sale and purchase transaction does not meet the objective requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, especially regarding the legal ownership of the object of sale and purchase. In addition, this transaction also does not have administrative evidentiary power because it is not supported by a deed made by a Land Deed Official (PPAT). Therefore, to obtain legal validity, inherited land certificates must first be transferred to the heir's name before the sale and purchase transaction can take place. This research recommends improving legal education for the public and strengthening the government's role in land supervision and services.

Keywords: Sale and Purchase, Inheritance Land, Civil Law.

Abstrak: Praktik jual beli tanah warisan dengan sertifikat yang belum dibalik nama masih sering dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Dalam situasi tersebut, tanah yang masih terdaftar atas nama pewaris dijual oleh ahli waris kepada pihak lain tanpa melalui proses formal pembalikan nama di kantor pertanahan. Fenomena ini menjadi persoalan serius dalam sistem hukum karena menimbulkan ketidakpastian kepemilikan serta potensi sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik jual beli tanah warisan yang belum dibalik nama dari perspektif hukum perdata, sekaligus menganalisis solusi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, seperti KUHPerdata, UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli semacam ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kepemilikan objek jual beli secara sah. Selain itu, transaksi ini juga tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif karena tidak didukung oleh akta yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena itu, agar memperoleh keabsahan hukum, sertifikat tanah warisan harus terlebih dahulu dibalik nama atas nama ahli waris sebelum dilakukan transaksi jual beli. Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan dan pelayanan pertanahan.

Kata kunci: Jual-Beli, Tanah Waris, Hukum Perdata.

KEKUATAN AKTA HIBAH DIATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PERUMAHAN LINO MALOGA KAB, MAJENE)

Fadila A Katjo Awaluddin — 2025-07-31

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum dari akta hibah atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), khususnya ketika tanah tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan. Studi ini berfokus pada kasus di Perumahan Lino Maloga, Kabupaten Majene. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menganalisis keabsahan dan konsekuensi hukum dari peralihan hak atas tanah dalam kondisi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah secara hukum selama HGB masih aktif dan proses hibah telah memperoleh persetujuan dari pihak kreditor. Namun, apabila HGB telah berakhir atau tanah dihibahkan tanpa adanya persetujuan dari kreditor, maka kekuatan hukum dari akta tersebut menjadi lemah dan berpotensi dibatalkan. Studi ini menekankan pentingnya verifikasi status hak atas tanah serta keterlibatan kreditor dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan objek jaminan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum serta menjadi referensi bagi notaris, PPAT, dan masyarakat umum dalam mengelola peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum agraria Indonesia.

HAK CIPTA DAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PADA RERUN LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL

NURHALISA SURYADI — 2025-07-31

Penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran yang terjadi akibat praktik rerun live streaming pertandingan sepak bola berlisensi melalui media sosial tanpa izin, khususnya pada platform seperti Instagram, Telegram, dan YouTube. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait yang dimiliki lembaga penyiaran, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas ratio decidendi Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku rerun live streaming, yang menjadi landasan penting dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur pelanggaran hak siar dan penerapan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerun live streaming tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, ratio decidendi dari Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg lebih relevan diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran hak siar di media sosial, karena menitikberatkan pada perlindungan hak terkait lembaga penyiaran, bukan hanya hak cipta pencipta konten

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS TANAH SOSSORANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Susanti Deppaoba — 2025-07-31

Penelitian ini menganalisa kepemilikan dan penguasaan Tanah Sossorang di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Agraria di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian Hukum Normatif dan Empiris, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Sossorang merupakan warisan dari nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh satu rumpun keluarga dan penguasaannya diwariskan berdasarkan garis keturunan. Namun, menurut sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah tersebut belum terdaftar sebagai hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memberikan layanan khusus atau pendekatan persuasif dalam penyelesaian status Tanah Sossorang dengan tetap memperhatikan nilai sosial budaya setempat.