Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO

Cross-Border Cooperation on Migration: Human Security Perspectives in the EU and Ukraine

Arnold Arswenda Kusuma, Carolina Irene Andalia — Thu, 24 Jul 2025 00:00:00 +0800

Abstract: The recent flow of Ukrainian migrants in Europe has heightened the focus on human security in the aftermath of the conflict between Ukraine and Russia. Human security for Ukrainian migrants encompasses a wide range of needs, including migrant safety, economic stability, access to health services, and social needs. Furthermore, for Ukrainian migrants, human development includes not only survival needs but also the development of long-term opportunities for education, professional growth, and community integration. The issue of human security becomes important by examining how human security policies in European Union governments meet the basic needs of migrants and refugees. The focus of human security is on individuals, not on the state's foreign and security policies. By utilizing the concept of human security, this article seeks to analyse and see to what extent the EU has implemented human security, human rights, and human development in dealing with migrants from Ukraine.

Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Australia 2020-2024 dalam Program Katalis IA-CEPA ECP

Habib Arsyad Hamdani — Thu, 24 Jul 2025 09:02:52 +0800

This is qualitative descriptive research that uses economic cooperation framework at the system level of analysis with an emphasis on the aspects of neorealism to discover how is the form of economic cooperation in the 2020-2024 Katalis program as an implication of the ratification of the IA-CEPA ECP. Katalis, which is a program derived from the IA-CEPA ECP, raises special interest to be analyzed because of the various unique economic cooperation programs between Indonesia and Australia that occur in it. The research was carried out through secondary data collection on economic cooperation studies and reports from six Katalis programs which resulted in the conclusion that there is asymmetric positive interdependence between Indonesia and Australia. This research also found that Katalis had various challenges, resulting in most of its programs not being well-known and the data produced in its reports sometimes being qualitative in nature. Therefore, after presenting the conclusions, this research also provides several recommendations to Katalis and related parties who implement it, so that Indonesia is not in interdependence with Australia for a long time through the IA-CEPA ECP.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan kerangka kerja sama ekonomi terhadap level analisis sistem dengan penekanan pada aspek-aspek neorealisme dalam melihat bagaimana bentuk kerja sama ekonomi dalam program Katalis 2020-2024 sebagai implikasi dari ratifikasi IA-CEPA ECP. Katalis, yang merupakan derivasi implementasi dari IA-CEPA ECP, menimbulkan ketertarikan khusus untuk dikaji karena berbagai program kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia yang unik terjadi di dalamnya. Analisis dilakukan melalui pengumpulan data sekunder terhadap kajian-kajian kerja sama ekonomi serta laporan dari enam program Katalis yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat interdependensi positif asimetris di dalamnya antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini juga menemukan bahwa Katalis memiliki berbagai tantangan yang mengakibatkan kebanyakan programnya tidak terkenal dan data-data yang dihasilkan laporannya terkadang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, setelah pemaparan kesimpulan, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Katalis dan pihak-pihak terkait yang melaksanakannya agar Indonesia tidak lama terikat di dalam interdependensi kepada Australia melalui IA-CEPA ECP.

Interdependensi Interdependensi dalam Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) terhadap Komoditas Tembaga Indonesia

Mufti Kamil Insani Badrusalam — Thu, 24 Jul 2025 09:04:42 +0800

Perkembangan dunia perdagangan telah banyak mempengaruhi sistem kerjasama pada tingkat internasional. Salah satunya dibuktikan dengan semakin banyaknya negara-negara yang memilih untuk membentuk blok-blok perdagangan. Pembentukan Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) menjadi bukti dari terbentuknya blok-blok perdagangan. Sementara itu, IC-CEPA merupakan Preferential Trade Agreement (PTA) yang diinisiasi guna membuka lebar pintu investasi dan meliberalisasi perdagangan di antara kedua negara, baik pada sektor jasa maupun barang. Hubungan kemitraan IC-CEPA justru memicu rasa pesimis beberapa pihak terkait dampaknya yang dianggap mampu membuat Indonesia ketergantungan terhadap negara Chili. Guna mengkaji lebih dalam terkait adanya potensi ketergantungan, maka fenomena ini ditinjau melalui perspektif neoliberalisme. Hasil analisis menunjukan apabila hubungan perdagangan antar negara Indonesia dengan Chili dalam IC-CEPA pada komoditas tembaga merupakan hubungan yang saling bergantung. Melalui perspektif neoliberal, hubungan IC-CEPA hanyalah instrumen diplomasi yang akan memperkuat sentralitas negara Indonesia dan menciptakan interdependensi dalam hubungan kerja sama bersama dengan Chili. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadikan IC-CEPA sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.

Exploring the Nexus between G20 Agendas, Green Economy Policies, and Global Financial Governance

Thu, 24 Jul 2025 09:05:55 +0800

Abstract: Global warming conditions with global dynamics that revolve around politics and economics today have created new economic conditions, namely the Green Economy. The G20 as an association of countries with the largest GDP in the world can certainly be an actor engaged in the initiation of the Green Economy in Global Governance. This article takes the theory of neoliberal institutionalism with a qualitative methodology through document studies to analyze the influence of the G20 on Green Economy policies in Global Governance. Through this analysis, the author finds out that the G20's role in Green Economy policy is still constrained by authority and bureaucracy, seeing that G20 countries in 2021 only provide little assistance for environmental recovery. This can be caused by the absence of an international regime produced by the G20. Each G20 country only ratified the Paris Agreement produced by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The lack of a resulting regime is due to the fact that the G20 is a venue for discussion and collaboration, not a governing entity with the authority to impose norms or policies.

Keywords: G20, Global Governance, Green Economy

Abstrak: Kondisi pemanasan global dengan dinamika global yang berputar pada politik dan ekonomi pada masa ini telah menciptakan kondisi ekonomi baru, yaitu Ekonomi Hijau. G20 sebagai perkumpulan negara dengan GDP terbesar di dunia tentunya dapat menjadi aktor yang bergerak dalam inisiasi Ekonomi Hijau dalam Tata Kelola Global. Artikel ini mengambil teori Neoliberal-Institusionalisme dengan metodologi kualitatif melalui studi dokumen untuk menganalisis pengaruh G20 dalam kebijakan Ekonomi Hijau di Tata Kelola Global. Melalui analisis ini, penulis mengetahui bahwa peran G20 dalam kebijakan Ekonomi Hijau masih terkendala oleh otoritas dan birokrasi, melihat negara-negara G20 pada 2021 hanya memberi sedikit bantuan untuk pemulihan lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketiadaan rezim internasional yang dihasilkan oleh G20. Masing-masing negara G20 hanya meratifikasi Paris Agreement yang dihasilkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Kurangnya rezim yang dihasilkan disebabkan oleh fakta bahwa G20 adalah tempat untuk berdiskusi dan berkolaborasi, bukan entitas pemerintahan yang memiliki wewenang untuk memaksakan norma atau kebijakan.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, G20, Tata Kelola Global

ASEAN's Role in Tackling Drug Trafficking in the Golden Triangle Region

Muhammad Rizal Fathurrahman Rizal — Thu, 24 Jul 2025 09:06:37 +0800

Kawasan Segitiga Emas yang meliputi perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar dikenal sebagai salah satu penghasil utama opium dan obat-obatan sintetis di dunia. Peredaran narkoba di kawasan ini tidak hanya berdampak pada negara-negara produsen tetapi juga merambah ke negara-negara tetangga di ASEAN. Artikel ini mengeksplorasi peran ASEAN dalam mengatasi masalah narkoba di kawasan melalui kerja sama regional, strategi penegakan hukum, dan program pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah melakukan berbagai upaya, namun tantangan besar masih perlu diatasi untuk mencapai kawasan bebas narkoba.

Analisis Islamophobia Di Negara Amerika Serikat Jerman dan Perancis Sebagai Dampak Dari Adanya ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria)

septiana siska — Thu, 24 Jul 2025 09:07:23 +0800

Islamofobia adalah ketakutan yang muncul akibat prasangka buruk terhadap Islam, yang merupakan masalah keamanan yang meluas di negara-negara Barat, hal ini tidak lepas dari pengaruh kemunculan dan aktivitas ISIS. Jurnal ini mengkaji dampak ISIS terhadap Islamofobia di masyarakat Barat. Jurnal ini juga membahas bagaimana tindakan ISIS berkontribusi terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat barat terhadap Islam. Dalam tulisannya, peneliti menggunakan teori dasar Keamanan Manusia yang diperkenalkan oleh United Nations Development Program yang meliputi keamanan manusia, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk menjalani hidup. Peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan teknik pengumpulan data perbandingan jurnal. Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan pentingnya pendekatan yang tepat dalam menghadapi Islamofobia yang disebabkan oleh ISIS. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyelesaikan ekstremisme Islamofobia tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

kata kunci: ISIS, Islamofobia, Kebijakan Negara Barat

abstrak: Islamofobia, merupakan ketakutan yang timbul akibat adanya prasangka buruk terhadap Islam, dimana ini merupakan masalah keamanan yang tersebar luas di negara-negara Barat, hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh oleh kemunculan dan aktivitas ISIS. Jurnal ini mengkaji dampak dari ISIS terhadap Islamofobia di masyarakat Barat. Jurnal ini juga membahas bagaimana tindakan ISIS berkontribusi terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat barat terhadap islam. Dalam penulisan Peneliti menggunakan landasan teori Human Security yang dikenalkan oleh United Nations Development programme yang mencakup keamanan manusia, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan menjalankan hidup. peneliti menggunakan metode penelitian studi literatur dengan teknik pengumpulan data perbandingan jurnal, Kesimpulan penelitian ini menjelaskan pentingnya pendekatan yang tepat dalam penanganan islamofobia akibat ISIS, pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menyelesaikan ekstremisme islamofobia tanpa mengorbankan HAM dan kebebasan beragama.

kata kunci: Isis, Islamophobia ,Kebijakan Negara Barat.