Main Article Content

Abstract

Australia dikenal sebagai sebuah negara yang menjadi tempat tujuan para pengungsi dan para pencari suaka karena strategis secara geografis dan sumber daya alamnya. Kebijakan Australia dalam menangani Gelombang Pengungsi dan Pencari Suaka selalu berbeda beda bergantung pada siapa yang menjadi perdana Menteri. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd, kebijakan yang diambil terhadap gelombang pengungsi dan pencari suaka adalah Papua New Guinea (PNG Solutions). Didalam jurnal ini akan dijelaskan, alasan Australia membuat kebijakan PNG Solutions. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Kevin Rudd sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Perdana Menteri sebelumnya, John Howard. Banyak Kebijakan terkait Pengungsi dan Pencari Suaka yang dihapus olehnya.

Keywords

Asylum seekers, Refugees, Kevin Rudd, Australia, PNG Solutio

Article Details

How to Cite
Ramadhani, M. A. (2020). Kebijakan Australia dalam Menangani Gelombang Pengungi dan Pencari Suaka di Era Kepemimpinan Kevin Rudd. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, 1(1), 55-71. https://doi.org/10.31605/lino jurnal.v1i1.823

References

  1. Crock, M., & Berg, L. A. (2011). Immigration, refugees and forced migration: law, policy and practice in Australia. Federation Press.
  2. Walton, G. (2013). Asylum seekers, negative nationalism and the PNG solution. Development Policy Centre. Available from http://devpolicy. org/asylum-seekers-negativenationalism-and-the-png-solution-20130802-02.
  3. Gyngell, Allan dan Wesley, Michael. 2007. Making Australian Foreign Policy, Second Edition. New York: Cambridge University Press.
  4. Johnson, C. (2011). Gillard, Rudd and labor tradition. Australian Journal of Politics & History, 57(4)
  5. Moon dan Sharman. (2003). Australian Politics and Government: The Commonwealth, The State and The Territory (UK: Cambridge University Press.
  6. Criekemans, D., & Duran, M. (2011, August). Mental Maps, Geopolitics and Foreign Policy Analysis: Basic Analytical Framework and Application to Sub-state Diplomacy in the Mediterranean'. In WISC-Third Global International Studies Conference.
  7. Maclellan, N. (2013). What has Australia done to Nauru?: politics, privatisation and policing under the'Pacific solution'. Overland, (212), 4.
  8. McAdam, J. (2013). Australia and asylum seekers.
  9. McAllister, I., Bean, C., & Pietsch, J. (2012). Leadership change, policy issues and voter defection in the 2010 Australian election. Australian Journal of Political Science, 47(2)
  10. Power, J. (2013). Amnesty International: The Human Rights Story. Elsevier.
  11. Troath, S. (2016). Prospects for Australian-Led Regional Cooperation On Asylum Seeker and Refugee Issues. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 5(2), 105-128.
  12. Crock, M., Saul, B., & Dastyari, A. (2006). Future seekers II: Refugees and irregular migration in Australia (Vol. 2). Federation Press.
  13. Kefford, G. (2013). The presidentialisation of Australian politics? Kevin Rudd's leadership of the Australian Labor Party. Australian Journal of Political Science, 48(2),
  14. Coplin, W. D. 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Bandung. Indonesia.
  15. Chauvel, R., & Mar'iyah, C. (2005). Indonesia-Australia: tantangan dan kesempatan dalam hubungan politik bilateral. Yayasan Obor Indonesia.
  16. Suwecawangsa, A. P. (2015). Kebijakan Pemerintah Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Asylum Seekers) Berupa Pacific Solution dan Operation Sovereign Borders (OSB) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
  17. Rizal, F. (2019). Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013. Global: Jurnal Politik Internasional, 20(2)
  18. Pangestu, R. S. W., & Internasional, H. Sekuritisasi Pemerintah Australia Terhadap Pencari Suaka Australia.