Penegakan Hukum Pemalsuan Ijazah Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Walikota Palopo)
Keywords:
Penegakan Hukum, Pemalsuan Ijazah, Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo, KPU Kota Palopo, Bawaslu Kota Palopo.Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Palopo yang menimbulkan polemik hukum dan perhatian publik. Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses verifikasi dokumen persyaratan calon serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap dugaan pemalsuan dokumen dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Penggunaan dokumen palsu merupakan tindak pidana, namun penanganannya tidak berlanjut ke proses pidana sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan kepastian hukum dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme verifikasi dokumen persyaratan calon oleh KPU Kota Palopo serta penyebab tidak dilanjutkannya dugaan penggunaan ijazah palsu ke proses pidana. Penelitian menggunakan metode hukum socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dokumen oleh KPU Kota Palopo telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui penelitian administrasi, klarifikasi kepada instansi terkait, dan perbaikan dokumen apabila diperlukan, namun masih berfokus pada aspek administratif sehingga kemampuan memastikan keaslian ijazah secara substantif terbatas. Selain itu, tidak dilanjutkannya dugaan penggunaan ijazah palsu ke proses pidana disebabkan belum terpenuhinya alat bukti dan unsur pidana, keterbatasan waktu penanganan perkara, perbedaan penafsiran antar unsur Sentra Gakkumdu, serta kompleksitas pembuktian keaslian dokumen pendidikan.
References
Buku
Anwar, R. F. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2021.
Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori dan.
Mardani. Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
Artikel Jurnal
Maulana Syafi'i, Mustar, dan Surya Sukti. "Transformasi Hukum dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, dan Pembinaan Hukum." Jurnal Pendidikan Multidisiplin 2, no. 6 (April 2025): 689.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Sumber Lain
Azhar Rusli. Wawancara. Kantor KPU Kota Palopo, 19 Februari 2026.
Widi Hendra. Wawancara. Kantor Bawaslu Kota Palopo, 2026.
Suadi. Wawancara. Kantor Polresta Palopo, 2026.





