Urgensi pengakuan masyarakat mappurondo dalam pengelolaan hutan di buntu malangka kabupaten mamasa

Authors

  • hartiaamjula hartia Universitas Sulawesi barat
  • Sulaeman sulaeman
  • Hasan

Keywords:

Pengakuan; Masyarakat adat Mappurondo; hak ulayat: hutan adat; perlindungan hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengakuan masyarakat adat Mappurondo dalam pengelolaan hutan di Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak ulayat mereka. Masyarakat adat Mappurondo memiliki hubungan yang erat dengan hutan adat yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai ruang sakral tempat pelaksanaan ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, hak ulayat masyarakat adat tersebut masih menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosial hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat adat, dan kepala desa serta observasi lapangan, kemudian dilengkapi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat Mappurondo sangat penting karena hutan adat merupakan bagian dari identitas budaya, kehidupan spiritual, dan tatanan sosial masyarakat. Secara normatif, perlindungan hukum telah dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan efektif karena masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya belum ditetapkan secara resmi, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat masih lemah, serta terdapat potensi konflik penguasaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan resmi melalui peraturan daerah dan perlindungan hukum yang nyata.

References

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Cahyono, E., dkk., ed. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Cetakan 1. 2016.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardatila, Aulia. “Eksistensi Tradisi Mangngaro: Bentuk Penghargaan dan Penghormatan Spiritual Adat Mamasa.” Journal of Humanity and Social Studies 3, no. 5 (2023): 105–110.

Nurkidam, Mahyudin, dan St. Aminah. “Ada’ Mappurondo Taboos: The Ecological Wisdom of the Mamasa Community in Preserving Nature.” Jurnal Kuriositas 16, no. 2 (2023): 153–167.

Timbang, Gator, Luthfiah, dan Altim Setiawan. “Ruang Sakral Permukiman Tradisional Mamasa.” Jurnal Ruang 13, no. 2 (2019): 67–77.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Harjo. Kepala Desa Rante Berang. Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2026.

Makdem. Tokoh adat sekaligus aktivis masyarakat adat Mappurondo. Wawancara oleh penulis, 29 Mei 2026.

Naomi. Anggota sekaligus pemuka masyarakat adat Mappurondo. Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2026.

Downloads

0 Views
0 Downloads
Realtime usage statistics

Published

2026-11-03

How to Cite

hartia, hartiaamjula, sulaeman, S., & Hasan. (2026). Urgensi pengakuan masyarakat mappurondo dalam pengelolaan hutan di buntu malangka kabupaten mamasa. Legalis Oppinio Law Review, 1(1), 46–55. Retrieved from https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lapor/article/view/7186

Issue

Section

Articles