Main Article Content
Abstract
Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini terdapat fakta bahwa pemilihan kepala daerah di kota Makassar kotak kosong memperoleh suara lebih dari calon tunggal, maka Kementrian Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat Walikota Makassar. Menjadi masalah dalam tulisan ini apa dasar hukum dari penjabat walikota dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan telah sesuaikah prosedur pengangkatan penjabat walikota dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach) yang dikaji secara secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.
Keywords
Article Details
Penulis yang menerbitkan naskah mereka dalam Jurnal ini setuju dengan ketentuan berikut:
- Hak cipta di setiap artikel adalah milik Universitas Sulawesi Barat (Hak Cipta ©)
- Penulis mengakui bahwa jurnal ini memiliki hak untuk menerbitkan artikel dengan pemegang hak cipta ke Universitas Sulawesi Barat.
- Secara hukum dilarang untuk menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi artikel dalam jurnal ini dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun dan dilarang mendistribusikan artikel baik secara elektronik atau dicetak tanpa izin tertulis dari Jurnal Hukum Unsulbar